mahkamah konstitusi (mk) menyatakan sarjana non studi bisa adalah guru setelah menolak pengujian pasal 9 uu nomor 14 tahun 2005.
mengatakan menolak permohonanpermintaan para pemohon supaya seluruhnya, tutur ketua majelis hakim mahfud md, saat membacakan amar putusan pada jakarta, kamis.
pada pertimbangannya, mahkamah menyatakan pasal 28d ayat (1) uud 1945 dan juga untuk dasar pengujian selama permintaan pengujian uu guru serta dosen membuat semua orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, serta kepastian hukum yang adil dan perlakuan yang sama di hadapan hukum.
kata semua orang menunjukkan bahwa perlakuan yang sama selama hadapan hukum, tidak cuma dikhususkan pada mereka dan tamatan lptk (lembaga studi tenaga kependidikan), papar hakim konstitusi muhammad alim, ketika membacakan pertimbangan hukum.
alim mengatakan bahwa setiap orang boleh diangkat merupakan guru, ataupun perhatian bagaimana saja demi kehidupan dan bisa kepada kemanusiaan asal mengikuti syarat-syarat dan ditentukan.
hal tersebut berarti kiranya selain persamaan hak atas pekerjaan dan penghidupan yang bagus bagi kemanusiaan, serta perlakuan yang sama selama hadapan hukum, katanya.
kata mahkamah, seseorang dan bukan lulusan lptk tak secara juga merta mampu adalah guru bila tidak memenuhi syarat-syarat sebagaimana tersebut selama atas.
dengan demikian, posisi antara lulusan lptk dan non-lptk telah ekuivalen mengenai dengan syarat-syarat itu, oleh karenanya tak terdapat perlakuan yang berbeda dan bertentangan melalui konstitusi, papar alim.
pengujian uu guru juga dosen ini dimohonkan dengan tujuh orang mahasiswa daripada universitas berlatar belakang kependidikan, yaitu aris winarto, achmad hawanto, heryono, mulyadi, angga damayanto, m khoirur rosyid, juga siswanto.
mereka menilai telah menimbulkan ketidakadilan bagi sarjana lulusan universitas berlatar pendidikan untuk dapat berprofesi sebagai guru karena ajaran tersebut membolehkan sarjana nonkependidikan supaya diangkat merupakan guru.
pasal 9 berbunyi: kualifikasi akademik sebagaimana dimaksud pada pasal 8 diperoleh melalui pendidikan tinggi situs sarjana serta web diploma empat.
menurut pemohon, guru adalah profesi yang harus ditempuh melalui jalur akademik khusus, yakni kependidikan oleh karenanya manakala pasal itu tetap diterapkan, maka akan meninggalkan ketidakpastian hukum bagi kaum sarjana lulusan kependidikan.
Informasi lainnya: pulau tidung - Wardah - Obat pelangsing